Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso menerima aspirasi sejumlah tokoh masyarakat dan pengurus organisasi kemahasiswaan di Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Kunjungan ke daerah yang terkenal dengan sebutan Serambi Mekah ini juga dalam kapasitasnya sebagai Ketua Tim Pemantau Pelaksanaan UU PA (Pemerintahan Aceh).

"Masukan para tokoh ini keistimewaan Aceh perlu dipertahankan, tapi mereka berharap dana otsus yang berjumlah Rp.26,9 triliun itu betul-betul nyata diperuntukkan bagi memobilisir pembangunan infrastruktur aceh, pembangunan kesehatan, sosial, mengentaskan ketertinggalan dan kemiskinan, dstnya. Saya ingin pastikan Gubernur, Bupati, Walikota, anggota DPR Aceh bener-bener mendengarkan masukan ini," katanya usai pertemuan di Banda Aceh, Jumat (24/1/14).
 
Para tokoh yang hadir dalam silaturahmi  diantara akademisi dari sejumlah perguruan tinggi di Aceh dan ICMI (Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia). Pada waktu berbeda hadir pula mahasiswa yang tergabung dalam organisasi HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) dan Kahmi (Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam).

"Ada kegundahan mereka, keinginan agar demokrasi bisa berjalan jauh lebih baik jangan semu seperti sekarang ini karena masih banyak mobilisasi dari masyarakat pedesaan untuk mendukung kelompok tertentu.  Ini saya agak kaget. Saya meyakini UU PA adalah jalan terbaik untuk kedamaian. Demokrasi yang dijalankan dari tahun ke tahun harus dibenahi agar demokrasi yang terjadi di Aceh menjadi demokrasi murni, suara rakyat suara Tuhan, tidak boleh ada mobilisasi atas nama apapun," tekannya.

Isu lain yang sempat dibicarakan dalam pertemuan singkat menjelang kembali ke Jakarta itu antara lain tentang solusi terbaik menyikapi polemik Qanun Bendera. Wakil Ketua DPR bidang Polkam ini menyarankan usulan menggunakan bendera yang pernah digunakan di era kejayaan Kesultanan Aceh patut dipertimbangkan karena lebih diterima banyak pihak. (iky)